Tahap ketiga konsultasi segera dimulai
WASHINGTON, 4 Agustus 2015 - Bank Dunia sedang dalam proses meninjau, memperbarui dan memperkuat kebijakan lingkungan dan sosial yang berfungsi untuk melindungi orang-orang yang rentan dan lingkungan dalam proyek-proyek investasi Bank Dunia. Pada tanggal 1 Juli 2015, Komite Efektivitas Pembangunan (KODE) Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui fase ketiga konsultasi revisi (kedua) rancangan Kerangka yang diusulkan mengenai Lingkungan dan Sosial dan meminta persiapan dokumen yang menyertainya untuk menguraikan isu-isu tertentu yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Teks kerangka , tersedia untuk umum hari ini. Konsultasi akan segera dimulai
"Rancangan revisi ini merupakan hasil yang kokoh - pada kenyataannya, belum pernah terjadi sebelumnya - konsultasi dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan Bank Dunia," kata Hartwig Schafer, Wakil Presiden Bank Dunia untuk Kebijakan Operasional dan Negara Layanan. "Tingkat keterlibatan dan kaliber umpan balik telah sangat baik, yang terlihat dalam rancangan revisi. Lingkungan dan Sosial Kerangka yang diusulkan secara substansial akan memperluas lingkup cakupan dari kebijakan kami saat ini, dan akan membantu untuk memastikan bahwa risiko proyek dikelola lebih konsisten dan efektif. "
Kerangka yang diusulkan menyajikan pendekatan berbasis dampak-resiko dan untuk melindungi lingkungan dan orang-orang, dan fitur penekanan kuat pada manajemen risiko dan mencapai hasil pembangunan yang berkelanjutan dalam kehidupan proyek; memperluas penilaian sosial dan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial; kejelasan yang lebih besar dari peran dan tanggung jawab dari Bank Dunia dan Peminjam; meningkatkan harmonisasi dengan mitra pembangunan dan mengakui praktek internasional yang baik; dan diperbarui dan diperkuat kemitraan dengan peminjam.
"Kami dalam perjalanan kami untuk memiliki standar 'terdepan' lingkungan dan sosial yang jelas, kuat dan lebih komprehensif daripada pengamanan kami saat ini, dan bahwa dukungan tujuan kami mengakhiri kemiskinan dan mempromosikan kemakmuran bersama," kata Stefan Koeberle, Direktur Operasi Risiko bagi Bank Dunia. "Perlindungan lingkungan dan sosial yang lebih maju akan menambah prinsip-prinsip baru untuk memperkuat non-diskriminasi, termasuk anak-anak, cacat, jenis kelamin, usia, dan LGBT/SOGIE, dan itu akan menambah - untuk pertama kalinya dalam sejarah Bank Dunia - ketentuan tenaga kerja yang terperinci untuk melindungi pekerja, termasuk hak untuk berunding bersama dan kebebasan berserikat, mekanisme pengaduan yang kuat, non-diskriminasi, kesehatan dan keselamatan kerja, dan melarang pekerja anak dan kerja paksa."
Proposal memperluas jangkauan masalah keanekaragaman hayati dan menambah ketentuan untuk pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam hayati (misalnya, perikanan dan hutan). Pertimbangan perubahan iklim telah ditambahkan, termasuk persyaratan untuk memperkirakan dan mengurangi emisi gas rumah kaca dalam proyek-proyek yang didukung oleh Bank Dunia dan untuk mempromosikan ketahanan iklim. Penilaian risiko sosial dan lingkungan akan diperkuat, memastikan sumber daya secara khusus ditargetkan untuk proyek-proyek berisiko tinggi. Akhirnya, rancangan kerangka termasuk Free, Prior, dan Diinformasikan (FPIC) untuk Masyarakat Adat, dan membutuhkan keterlibatan pemangku kepentingan meningkat dan berkelanjutan.
Revisi yang diusulkan telah berkembang secara signifikan dari rancangan pertama:
? "pendekatan alternatif" klausul untuk penerapan rancangan standar masyarakat adat telah dihapus.
? Usulan Free, Prior, Informed Consent (FPIC), yang sudah menjadi langkah maju dari posisi sebelumnya Bank of Free, Prior, Informed Konsultasi, telah diperkuat untuk meminta Bank Dunia untuk mendokumentasikan persetujuan yang telah diperoleh. Jika hal ini tidak dapat ditampilkan, Bank Dunia tidak akan melanjutkan dengan aspek-aspek dari proyek yang relevan dengan masyarakat adat. Perbaikan ini menyediakan standar baru yang berada di barisan depan dari Lembaga Keuangan Internasional ("IFI") kebijakan upaya perlindungan.
? Standar ketenagakerjaan yang diusulkan telah secara substansial diperluas untuk mencakup hak atas kebebasan berserikat dan berunding bersama. Selain itu, ruang lingkup penyediaan tenaga kerja yang diusulkan menyediakan peningkatan untuk kontraktor, pekerja pasokan utama, dan pekerja yang terlibat dalam kerja masyarakat.
? Pada keanekaragaman hayati, rancangan revisi memperkenalkan konsep ekosistem, dan menjelaskan bahwa offset yaitu tidak untuk mengganti kerugian dampak keanekaragaman hayati yang tidak dapat dihindari terkait dengan pembangunan ekonomi, hanya harus dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir, dan mengusulkan bahwa dalam beberapa kasus offset akan dilarang sama sekali.
? Pada lahan dan pemukiman kembali secara paksa, rancangan kedua mengusulkan untuk menambahkan lampiran dengan rinci persyaratan perencanaan pemukiman kembali, termasuk untuk penelitian produksi dasar, dan menjelaskan bahwa kompensasi harus selalu dibayar sebelum pemindahan. Selain itu, revisi juga memperlakukan pemukiman sebagai kesempatan pembangunan, termasuk pembagian keuntungan bagi orang-orang yang terkena dampak proyek, dan persyaratan untuk menilai risiko dan dampak yang disebabkan oleh kegiatan sertifikasi tanah telah ditambahkan.
? Hak asasi manusia dan kontribusi Bank Dunia untuk realisasinya dibahas dalam Visi rancangan kerangka dan melalui ketentuan kunci dalam standar. Kerangka yang diusulkan menekankan bahwa Bank mendukung aspirasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan membantu klien untuk memenuhi aspirasi mereka. Pendekatan ini dipromosikan dalam desain dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan Bank mendukung.
Atas permintaan Direktur Eksekutif, fase tinjauan ketiga akan fokus pada pelaksanaan kerangka di negara-negara peminjam dan isu-isu yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Rincian konsultasi akan datang di situs web konsultasi Bank Dunia: .
Latar Belakang:
Tinjauan Kebijakan perlindungan Bank Dunia mencakup tiga periode konsultasi. Dua putaran konsultasi telah selesai (Tahap 2 ditutup pada tanggal 1 Maret).
Pada tahap terakhir yang telah selesai, kami berkonsultasi di 65 negara, termasuk 54 negara peminjam; mengadakan 8 konsultasi yang didedikasikan untuk Masyarakat Asli dan 5 konsultasi ahli topikal (tenaga kerja, keanekaragaman hayati, non-diskriminasi, LGBT/SOGIE; warisan budaya); dan memiliki konsultasi dan lokakarya dengan mitra pembangunan, termasuk Bank Pembangunan Multilateral lainnya, Organisasi Buruh Internasional, Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, dan Organisasi Kesehatan Dunia.
