Laporan Menegaskan Pentingnya Penataan Lahan, Penduduk, dan Modal berdasarkan Pasar
BEIJING, 25 Maret 2014 – Sebuah laporan baru menyarankan bahwa pertumbuhan kawasan perkotaan yang pesat namun terkendali di China melalui penataan ulang kebutuhan lahan akan memberikan peluang bagi kaum pendatang untuk memiliki hunian di kawasan perkotaan, serta akses setara ke layanan publik yang mendasar.
Pertumbuhan ini juga akan mereformasi kondisi keuangan setempat, dengan adanya aliran pendapatan yang stabil, serta kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meminjam secara langsung dalam kerangka peraturan ketat dari pemerintah pusat.
Seiring dengan semakin terkonsentrasinya penduduk China di kawasan perkotaan—jumlahnya meningkat sebanyak 200 juta dibanding 10 tahun lalu-- pemerintah perlu memperkuat penegakan peraturan berkenaan dengan lingkungan, serta mengurangi berbagai masalah kesehatan terkait polusi, demikian diungkapkan laporan bersama Bank Dunia dengan Dewan Kenegaraan Republik Rakyat China.
Laporan ini dipersiapkan selama 14 bulan terakhir. Beberapa laporan interim secara berkala telah disampaikan kepada para penentu kebijakan tertinggi di China, sebagai bahan masukan dalam diskusi kebijakan pemerintah terkait urbanisasi, yang memberikan landasan penting bagi penentuan kebijakan model baru dalam urbanisasi China.
“Agenda reformasi yang diajukan oleh laporan tersebut akan meningkatkan pendapatan para petani dari penjualan lahan, menyediakan lebih banyak layanan bagi kaum pendatang, serta mendorong pembiayaan yang lebih bertanggung jawab di kalangan pemerintah daerah. Agenda ini juga akan mendukung terwujudnya perencanaan perkotaan yang lebih hijau, dan pengelolaan lingkungan yang lebih kokoh, sehingga masyarakat dapat bernafas lebih baik,” ujar Jim Yong Kim, Presiden Bank Dunia. “China telah mengalami kemajuan yang luar biasa melalui uji cobanya pada tingkat daerah, yang kemudian dapat diperluas ke skala yang jauh lebih besar.”
“Urbanisasi merupakan suatu mesin penggerak yang sangat ampuh bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi China yang berkelanjutan dan sehat,“ ujar Lou Jiwei, Menteri Keuangan China. “Sangatlah penting untuk meletakkan penduduk pada inti urbanisasi, disertai dukungan inovasi institusional dan sistemik, serta mewujudkan potensi pembangunan urbanisasi melalui reformasi. Kita perlu mempercepat proses reformasi sistem fiskal dan perpajakan, serta mekanisme investasi dan pembiayaan, mendukung penerapan model kemitraan pemerintah-swasta (KPS), guna membantu terciptanya mekanisme pembiayaan perkotaan yang beragam dan berkelanjutan. Kita perlu secara bertahap mengatasi masalah layanan publik mendasar bagi kaum pendatang dari kawasan perdesaan, dan menciptakan suatu mekanisme yang menghubungkan sistem pembayaran keuangan bagi kaum pendatang perdesaan yang ingin mentransfer uang ke daerah perdesaan. Semua ini diperlukan untuk mewujudkan tujuan urbanisasi yang mengutamakan manusia.”
Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi China berhasil membebaskan setengah milyar penduduk dari kemiskinan, melalui perkembangan urbanisasi pesat yang menciptakan lapangan kerja melimpah, lahan murah, serta infrastruktur yang baik. Namun, walaupun China telah terhindar dari beberapa dampak negatif urbanisasi, beberapa tekanan mulai mengemuka akibat pengembangan lahan yang kurang efisien, dan mengarah ke pertumbuhan kawasan perkotaan dan kota mati, polusi yang mengancam kesehatan penduduk, serta lahan pertanian dan sumber daya air yang mulai langka. Jumlah penduduk perkotaan China pada tahun 2030 diperkirakan akan meningkat ke sekitar satu miliar – atau mendekati 70 persen dari jumlah penduduknya, mendorong para pemimpin China untuk berupaya menerapkan proses urbanisasi yang lebih terkoordinir.
“Lebih dari negara manapun di dunia, China telah mencetak kemajuan yang luar biasa dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim. Negara ini kini berpeluang untuk bergerak lebih maju lagi dengan meningkatkan kehidupan ratusan juta penduduknya yang bermigrasi ke kawasan perkotaan,” ujar Sri Mulyani Indrawati, Managing Director and Chief Operating Officer, Bank Dunia. “Jika China memegang teguh komitmennya dan menerapkan upaya reformasi yang dibutuhkan, negara ini akan dapat menjadi contoh dunia bagi urbanisasi, sekaligus memenangkan perang terhadap polusi, mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta menjadikan kota-kotanya lebih nyaman dan memungkinkan penduduknya untuk lebih menikmati manfaat dari pembangunan.”
"Pengelolaan urbanisasi merupakan hal fundamental bagi China dalam pencapaian tujuannya untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi,” ujar Li Wei, Direktur Pusat Penelitian Pembangunan China. “Pengelolaan urbanisasi yang baik sangatlah esensial dalam mewujudkan potensi kawasan perkotaan dalam meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi. Kuncinya adalah memastikan ketatalembagaan yang baik pada tataran kota, seraya mengatasi tantangan dalam memperkuat perlindungan lingkungan perkotaan dan mengendalikan polusi. Sangatlah penting untuk mengembangkan mekanisme kelembagaan bagi urbanisasi yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan.”
Laporan terdiri dari enam bidang prioritas bagi sebuah model baru urbanisasi:
1. Mereformasi pengelolaan lahan dan kelembagaan. Karena sebagian besar perluasan urbanisasi pada tahun-tahun belakangan ini dilakukan melalui konversi lahan perdesaan, laporan ini menyampaikan bahwa besaran lahan pertanian yang kini tersedia mendekati “batas garis merah” 120 juta hektar, yang dianggap sebagai besaran minimum dalam memastikan ketahanan pangan.
Pemanfaatan lahan yang lebih efisien akan membutuhkan penegakan hak kepemilikan yang lebih kuat bagi para petani, imbalan yang lebih baik dalam jual-beli tanah, mekanisme baru dalam pengalihan lahan perdesaan ke peruntukan perkotaan, dan harga berdasarkan pasar untuk peruntukan tanah perkotaan. Batasan hukum harus ditentukan bagi lahan perkotaan yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat oleh pemerintah setempat. Laporan juga merekomendasikan harga sesuai pasar bagi kepentingan industri serta pengalihan sistem peruntukan lahan dari industri menjadi komersil dan residensial. Hal ini akan mendorong perkembangan industri jasa dan menciptakan landasan ekonomi yang lebih kokoh bagi kota-kota berukuran lebih kecil serta menurunkan harga perumahan.
2. Mereformasi sistem pendataan rumah tangga hukou guna memberikan akses setara ke layanan berkualitas bagi seluruh penduduk, serta menciptakan jajaran tenaga kerja yang lebih mobil dan fleksibel. Sistem hukou perlu berevolusi menjadi suatu sistem penataan tempat tinggal yang menyediakan layanan publik dengan suatu standar minimum bagi seluruh penduduk. Sistem ini harus meniadakan hal-hal yang menghalangi mobilitas tenaga kerja dari kawasan perdesaan ke perkotaan, selain antar kawasan perkotaan, untuk membantu peningkatan upah pekerja.
3. Mengkokohkan landasan pembiayaan perkotaan yang berkelanjutan, serta menciptakan disiplin keuangan bagi pemerintah daerah. Laporan tersebut merekomendasikan perubahan ke arah sistem pendapatan yang akan memastikan semakin besarnya porsi belanja daerah yang didanai oleh pendapatan daerah, seperti pajak kepemilikan dan pungutan yang lebih tinggi bagi layanan perkotaan. Pemerintah daerah, menurut laporan tersebut, harus dibolehkan untuk meminjam secara langsung, namun tetap dalam tataran aturan pemerintah pusat yang ketat.
4. Mereformasi perencanaan dan perancangan perkotaan. Di kawasan perkotaan, penetapan harga pemerintah bagi lahan industri berdasarkan nilai pasar akan mendorong industri-industri dengan kebutuhan lahan yang besar untuk bergeser ke kota-kota kedua yang lebih kecil. Kawasan perkotaan dapat memanfaatkan lahan yang ada secara lebih baik melalui penataan yang lebih fleksibel, dengan peruntukan tanah yang lebih beragam dan masing-masing berukuran lebih kecil. Hal ini akan mengarah ke pembangunan kawasan perkotaan yang lebih padat dan efisien. Terhubungnya pembangunan infrastruktur transportasi dengan pusat-pusat perkotaan, serta terciptanya koordinasi antar-kota, akan mendukung pengelolaan kemacetan dan polusi.
5. Mengelola tekanan-tekanan lingkungan. China telah menerapkan hukum, regulasi, dan standar lingkungan yang tegas, sehingga hampir semua upaya untuk mewujudkan urbanisasi yang lebih hijau sudah ditegakkan. Perangkat berdasarkan pasar, seperti sistem perpajakan dan perdagangan untuk polusi karbon, udara, dan air, serta energi, juga dapat diterapkan lebih lanjut guna memenuhi sasaran-sasaran lingkungan. China perlu memfokuskan diri pada “ketatalembagaan hijau” melalui peningkatan kelembagaan, serta penyediaan berbagai insentif dan perangkat yang memungkinkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.
6. Meningkatkan pemerintah daerah. Sistem evaluasi kinerja pejabat pemerintah daerah dapat disesuaikan sehingga terdapat insentif yang lebih baik bagi proses urbanisasi yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Para pemerintah daerah dapat juga meningkatkan pengelolaan keuangan serta transparansi mereka menggunakan berbagai perangkat, seperti kerangka belanja jangka menengah serta pemaparan secara penuh neraca-neraca keuangannya.
“Dari sudut pandang keseluruhan kelanjutan proses reformasi, China perlu menarik pembelajaran dari berbagai pengalaman berharga negara-negara lain. Kerjasama kami dengan Bank Dunia tidak hanya menghasilkan rekomendasi-rekomendasi bagi China terkait agenda reformasinya—dengan memanfaatkan sumberdaya pengetahuan melimpah serta praktik terbaik pembangunan global yang dimiliki oleh Bank Dunia, namun juga memungkinkan terciptanya sebuah platform bagi kami untuk turut berkontribusi dalam berbagi pengalaman pembangunan antara China dengan negara-negara lain,” ungkap Shi Yaobin, Wakil Menteri Keuangan, China.
