Å·ÃÀÈÕb´óƬ

Mendukung Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pendaftaran lahan terpadu dan memetakan hak atas lahan di Indonesia.

Administrasi dan tata kelola lahan yang terpadu akan memberikan informasi yang jelas tentang hak atas lahan dan tata guna lahan, yang akan memperkuat pengelolaan lanskap berkelanjutan, stabilitas sosial, pertumbuhan inklusif, resolusi konflik, perlindungan dan konservasi lingkungan, serta akses perempuan atas lahan.

Program Kebijakan Satu Peta (USD 200 juta, IBRD, dimulai pada tahun 2018) bertujuan untuk menyediakan informasi yang jelas tentang hak atas lahan dan tata guna lahan dengan melakukan pemetaan partisipatif di tingkat desa dan pendaftaran hak atas tanah. Program ini menargetkan untuk mendaftarkan 4,3 juta bidang tanah di tujuh provinsi rawan kebakaran di Sumatra dan Kalimantan. Program ini berkontribusi terhadap pelaksanaan Reforma Agraria Pemerintah Indonesia. Meskipun Program Kebijakan Satu Peta difokuskan untuk mencakup Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah ditetapkan, SLMP juga mendukung Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan proses pendaftaran tanah di dalam kawasan hutan untuk mewujudkan pendaftaran tanah secara terpadu di suatu wilayah.

Program untuk Memperkuat Perhutanan Sosial di Indonesia (USD 14,3 juta, Global Environment Facility, sejak tahun 2020) memberikan bantuan teknis kepada masyarakat, Pemerintah Indonesia, serta lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat yang menjadi fasilitator perhutanan sosial. Program ini bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk memformalkan hak guna lahan dan mendukung kegiatan restorasi hutan yang terdegradasi.

Mendukung pengelolaan yang berkelanjutan di lahan rawa dan mengatasi hambatan-hambatan utama dalam produksi komoditas pertanian yang ramah lingkungan dan layak secara komersial serta pengembangan rantai nilai untuk meningkatkan mata pencaharian pedesaan.

SLMP memberikan bantuan teknis, analisis, dan peningkatan kapasitas untuk mendukung tata kelola dan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan di lahan rawa. Program ini membantu Pemerintah Indonesia dalam menyusun Strategi Pengelolaan Lanskap Nasional dan rencana investasi pertanian berkelanjutan. 

Mendukung pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan melalui instrumen dan kebijakan ekonomi untuk mengurangi emisi dan deforestasi serta meningkatkan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

SLMP menyediakan bantuan teknis, peningkatan kapasitas, konsultasi, pembayaran berbasis hasil, dan pendanaan hibah untuk membantu mewujudkan visi Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pengelolaan hutan yang inklusif dan lestari melalui pendekatan terpadu yang ditargetkan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Program ini juga mendukung implementasi pengelolaan karhutla terpadu, peningkatan kapasitas untuk mengurangi deforestasi, serta implementasi kebijakan dan skema insentif ekonomi.

Pengambilan keputusan terkait lanskap yang disandarkan pada biaya yang muncul akibat degradasi aset alam dan meningkatkan insentif untuk melindungi jasa ekosistem dapat mengurangi deforestasi dan emisi. Mekanisme insentif di tingkat pusat, daerah, dan lokal dapat melengkapi dan memperkuat upaya pengurangan emisi yang ada. Pembayaran berbasis hasil, transfer fiskal ekologis di tingkat provinsi dan kabupaten, pasar karbon domestik yang berfungsi dengan baik, dan pembayaran untuk layanan air akan melengkapi peraturan yang ada.

Selain mekanisme insentif, SLMP mendukung pengelolaan hutan lestari melalui Forest Investment Program (USD 22,42 juta, dimulai pada tahun 2016) untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan lokal dalam pengelolaan hutan lestari secara terdesentralisasi, yang dapat meningkatkan mata pencaharian berbasis hutan melalui pembentukan dan pengoperasian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Program Dedicated Grant Mechanism (DGM) (USD 6,33 juta, Dedicated Grant Mechanism, dimulai pada tahun 2017) mendukung pelibatan Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal (IPLC) dalam kegiatan pengelolaan hutan. DGM berupaya meningkatkan kapasitas Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal (IPLC) untuk memperkuat hak atas lahan dan meningkatkan kesejahteraan, sembari mendukung upaya Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Program Pengurangan Emisi Berbasis Kinerja Tingkat Yurisdiksi

Bank Dunia mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan tata guna lahan melalui program pengurangan emisi berbasis kinerja tingkat yurisdiksi.

 Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility/FCPF) (hingga USD 110 juta, dimulai pada tahun 2020). Program REDD+ berbasis hasil tingkat yurisdiksi skala besar pertama di Indonesia ini berupaya untuk menurunkan laju deforestasi dan degradasi hutan di 12,7 juta hektare lahan yang kaya akan hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur.

BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF ISFL) (hingga USD 85 juta, dimulai pada tahun 2020) mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan tata guna lahan melalui perencanaan, kebijakan, dan praktik-praktik pertanian berkelanjutan dan tata guna lahan yang cerdas iklim di Jambi. Program ini akan mendukung pemetaan lahan partisipatif berbasis masyarakat, serta pelestarian dan peningkatan keanekaragaman hayati. Program ini menggunakan pendekatan lanskap untuk mengurangi emisi dan meningkatkan mata pencaharian, serta bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat kebijakan dan kelembagaan menuju pengelolaan lahan yang efektif, dengan berfokus pada harmonisasi kebijakan dan pendekatan lintas sektor. Program ini juga dirancang untuk menyediakan pembayaran dan insentif untuk pengurangan emisi yang terverifikasi.

Mengidentifikasi peluang dan hambatan bagi keterlibatan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan praktik-praktik pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan mata pencaharian pedesaan sembari mengurangi perambahan hutan, degradasi habitat, dan mencegah penyebaran penyakit zoonosis.

Ketergantungan pada sumber daya alam berkaitan langsung dengan kerentanan, karena masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan memiliki mata pencaharian berbasis hutan tidak selalu memperoleh manfaat yang maksimal dari pengembangan sumber daya alam. Mengidentifikasi peluang bagi masyarakat pedesaan untuk memperoleh manfaat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mengurangi kemiskinan dan melindungi aset hutan bagi generasi mendatang. Pada saat yang sama, biaya untuk menjalankan bisnis di daerah pedesaan yang sering kali lebih tinggi daripada di daerah perkotaan dapat mengurangi ketertarikan sektor swasta untuk melakukan pembangunan di daerah pedesaan. Komponen utama dari strategi Pemerintah Indonesia untuk pembangunan pedesaan dilakukan melalui transfer fiskal langsung ke desa (Dana Desa), yang menyediakan entry point strategis untuk memasukkan prioritas pengelolaan lanskap berkelanjutan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

SLMP mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif di tingkat desa dan peningkatan mata pencaharian dengan mengidentifikasi dan mengembangkan skema insentif, instrumen untuk perencanaan partisipatif, dan pengaturan kelembagaan untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam, produk pertanian alternatif yang berkelanjutan, dan pengembangan rantai nilai. Upaya ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan berbagi praktik-praktik terbaik untuk pengelolaan lanskap dan pertanian berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif.

Mendukung Pemerintah Indonesia dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana lingkungan hidup dan dana iklim domestik dan internasional dengan memberikan dukungan untuk mengoperasionalkan Indonesia Environment Fund/Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29% (tanpa syarat) dan 41% (bersyarat), dibandingkan skenario Business as Usual, pada tahun 2030. Gap pembiayaan untuk memenuhi target ini diperkirakan mencapai sekitar USD 70,5 - 100 miliar, di mana pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan NDC di sektor kehutanan dan tata guna lahan saja sudah mencapai USD 60 miliar.8 Untuk memenuhi kekurangan pendanaan, Pemerintah Indonesia mendirikan Indonesia Environment Fund atau Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) pada bulan Oktober 2019. BPDLH berada di bawah Kementerian Keuangan dan dimaksudkan untuk menjadi mekanisme utama untuk mengelola dan menyalurkan dana iklim dan lingkungan hidup domestik dan internasional di Indonesia.

BPDLH memiliki potensi untuk memanfaatkan pembiayaan bagi perlindungan lingkungan hidup dan perubahan iklim, khususnya dimulai dari sektor tata guna lahan, sembari menguji berbagai jenis instrumen untuk mendorong pengurangan deforestasi. BPDLH dirancang untuk beroperasi sesuai dengan fidusia, safeguard, dan standar teknis yang diakui di tingkat internasional. Selain itu, tata kelola BPDLH mencakup mekanisme bagi transparansi dan partisipasi multi-pihak. Sistem pengelolaan dana yang kuat, mekanisme penetapan program prioritas, kapasitas teknis, dan dukungan dari para pemangku kepentingan utama akan berperan penting bagi keberhasilan BPDLH.

Memberikan dukungan yang beragam kepada berbagai kementerian Pemerintah Indonesia di tingkat pusat dan provinsi untuk mendukung koordinasi dan komunikasi terkait pengelolaan lanskap berkelanjutan. SLMP juga mendukung kegiatan komunikasi lintas sektor (mis. webinar, lokakarya, publikasi, siaran pers, pertukaran pengetahuan) untuk semua area fokus, memperkuat pendekatan pengelolaan lanskap terpadu dan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan agar berdiskusi dan mengembangkan solusi bersama. untuk mendukung pengelolaan lanskap berkelanjutan.