Å·ÃÀÈÕb´óƬ

www.worldbank.org/idper

• Bagian 1: Belanja publik secara agregat dan lingkungan kelembagaan, yang memberikan instrumen untuk meningkatkan kualitas belanja
• Bagian 2: Belanja untuk modal manusia
• Bagian 3: Belanja untuk infrastruktur

 (.pdf) | Acara peluncuran laporan

Tinjauan Umum:

• Arah pembangunan Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam 20 tahun terakhir, didukung oleh stabilitas ekonomi makro dan pengelolaan fiskal yang hati-hati.
• Namun, Indonesia masih menghadapi kesenjangan besar terkait modal manusia (human capital) dan infrastruktur yang menghambat daya saing dan kemampuan dalam penciptaan lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan di jangka menengah. Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung di tahun 2020 memberikan risiko terhadap hasil yang telah dicapai. Pandemi tersebut juga menyebabkan upaya menutup kesenjangan pada modal manusia dan  infrastruktur menjadi lebih sulit akibat ruang fiskal yang lebih terbatas.
• Indonesia perlu meningkatkan ruang fiskal dan semua sumber daya dengan meningkatkan mobilisasi penerimaan domestik (khususnya penerimaan pajak), melakukan realokasi terhadap belanja subsidi yang kurang baik dan regresif, memobilisasi pembiayaan infrastruktur dari sektor swasta, dan meningkatan efektivitas dan efisiensi belanja publik di lintas atau dalam sektor untuk memaksimalkan dampak  pembangunan. Untuk penjelasan lebih lanjut, unduh  bab

Baca Presentasi:

•  (.pdf) |  [24:47]
•  (.pdf) |  [21:39]

• Indonesia telah mencapai berbagai kemajuan dalam pengelolaan keuangan publik di 20 tahun terakhir. Namun, masih terdapat hambatan sistemik dalam pengelolaan belanja di berbagai sektor dan memerlukan tindak lanjut agar mencapai hasil lebih baik. Untuk penjelasan lebih lanjut, unduh bab . 
• Meskipun ada perbaikan, tranfer fiskal masih belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mengurangi ketimpangan antara provinsi dan kabupaten, atau mendorong perbaikan dalam pemberian layanan. Untuk penjelasan lebih lanjut, unduh bab 
• Data merupakan kunci untuk mengukur dan mendorong kinerja pemerintah. Pengukuran dampak dari pengeluaran publik (input) atas pemberian layanan dan hasil pembangunan adalah penting untuk dilakukan. Data harus tersedia di tingkat pusat dan daerah, dan terpilah secara baik untuk menghasilkan analisis yang bermakna. Untuk penjelasan lebih lanjut, unduh bab

Baca Presentasi:

•  (.pdf) |  [29:14]
•  (.pdf) |  [20:32]

Bagian 2. Modal Manusia

Menurut Indeks Modal Manusia atau Human Capital Index Bank Dunia  untuk Indonesia, seorang anak yang lahir di Indonesia saat ini akan meraih produktivitas sebesar 53 persen ketika tumbuh dewasa, jika ia dapat memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan secara lengkap.

• Indonesia telah mencatatkan kemajuan luar biasa dalam upayanya menuju cakupan kesehatan universal (universal health coverage, UHC), namun masih terdapat beberapa tantangan. Belanja kesehatan publik masih jauh di bawah rata-rata kawasan dan negara-negara berpendapatan rendah-menengah. Untuk mencapai tujuan ambisius Indonesia dalam UHC, Indonesia perlu meningkatkan kualitas belanja dengan meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas, menangani fragmentasi keuangan dan kelembagaan, dan memperkenalkan desain yang lebih baik untuk pemberian layanan yang berorientasi kinerja. Untuk penjelasan lebih lanjut, unduh bab
• Indonesia telah melakukan beberapa reformasi penting di sektor pendidikan selama dua dekade terakhir. Meskipun sumber daya telah ditingkatkan secara signifikan dan hal ini telah menaikkan angka partisipasi sekolah dan menghasilkan peningkatan yang cukup dalam hasil pembelajaran, kesenjangan pembelajaran masih ada antara pencapaian sekolah dan hasil pembelajaran. Indonesia perlu memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, memastikan agar semua siswa dididik oleh guru yag berkualifikasi, dan meningkatkan akuntabilitas. Untuk penjelasan lebih lanjut, unduh bab
• Sistem bantuan sosial Indonesia mengalami kemajuan mengesankan sejak tahun 2014, sebagaimana ditunjukkan oleh meluasnya cakupan beberapa program utama serta transisi cepat ke metode pembayaran elektronik. Kualitas belanja bantuan sosial dapat terus ditingkatkan melalui reformasi kebijakan yang berkelanjutan, desain program yang adaptif dan penguatan sistem layanan. Untuk penjelasan lebih lanjut, unduh bab
• Sebagai upaya untuk mengurangi prevelansi stunting, Pemerintah Indonesia meluncurkan Strategi Nasional (StraNas) pada Agustus 2017. Pengeluaran Indonesia untuk mendukung penguatan gizi masyarakat cukup untuk membiayai intervensi pemberian paket lengkap gizi dalam rangka mengurangi stunting. Dengan demikian, upaya yang dilakukan perlu difokuskan dalam peningkatan tata kelola, akuntabilitas, serta alokasi dan penggunaan sumber daya. Untuk penjelasan lebih lanjut, unduh bab

Baca presentasi:

•  (.pdf) |  [17:29]
•  (.pdf) |  [24:48]
•  (.pdf) |  [22:26]
•  (.pdf) |  [20:41]

Publikasi terkait:

• Social Protection for Indonesia¡¯s 2045 Vision

Bagian 3. Infrastruktur

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan terkait  infrastruktur. Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti kondisi geografi yang luas dan perbedaan yang terkait dengan pendapatan pada penyampaian layanan dan hasilnya. Untuk menutup kesenjangan tersebut, diperlukan sumber daya yang siginifikan dari sektor publik dan swasta.

• Meskipun belanja publik untuk jalan nasional telah meningkat selama dekade terakhir, Pemerintah masih harus tetap fokus pada agenda reformasi terhadap efektifitas dan efisiensi, mengembangkan strategi jangka panjang untuk mengatasi kesenjangan (backlog) kapasitas jaringan jalan, meningkatkan pengumpulan dana (funding pool) untuk jalan nasional dan jalan bebas hambatan, dan mengatasi isu kelembagaan dalam melaksanakan reformasi. Untuk penjelasan lebih lanjut, unduh bab
• Indonesia telah membuat kemajuan dalam upaya pencapaian target tahun 2019 terkait penyediaan rumah baru dan pengurangan jumlah rumah tidak layak huni. Untuk melanjutkan kemajuan ini, Indonesia perlu mengevaluasi dan memperkuat program subsidi, mengembangkan perumahan yang terjangkau melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), mengembangkan kebijakan sewa, dan mengkaji ulang dan merevisi kerangka peraturan terkait perumahan. Untuk penjelasan lebih lanjut, unduh bab
  
• Untuk meningkatkan kualitas belanja pada pengelolaan sumber daya air, Indonesia dapat meningkatkan belanja operasi dan pemeliharaan, meningkatkan dan melembagakan irigasi partisipatif di tingkat daerah, dan meningkatkan konvergensi dalam perencanaan, penganggaran, menetapkan target dan memanfau hasil. Untuk penjelasan lebih lanjut, unduh bab
• Dalam meningkatkan kualitas belanja untuk penyediaan air minum dan sanitasi, Pemerintah dapat meningkatkan pengaturan kelembagaan dan mekanisme pengelolaan dana untuk mendorong perluasan cakupan layanan pemipaan air yang efisien, meningkatkan permintaan  layanan, mendorong pelaksanaan sistem sanitasi perkotaan yang komprehensif, serta memberi dukungan untuk mengembangkan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di pedesaan yang berkelanjutan. Untuk penjelasan lebih lanjut, unduh bab .

Baca presentasi:

•  (.pdf) |  [15:12] 
•  (.pdf) |  [10:51]
•  (.pdf) |  [12:32]
•  (.pdf) |  [16:11]

Laporan ini diproduksi dengan dukungan pendanaan dari Uni Eropa dan Pemerintah Kanada dan Pemerintah Swis di bawah Public Financial Management Multi-Donor Trust Fund (PFM MDTF) dan dari Pemerintah Australia (Departemen Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan) di bawah program Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis (SEMEFPA).

Untuk info lebih lanjut publikasi ini: Yulita Sari Soepardjo (ysoepardjo@worldbank.org)