Å·ÃÀÈÕb´óƬ

Skip to Main Navigation
publication9 Mei 2023

Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security

Å·ÃÀÈÕb´óƬ

Photo: Shutterstock.com/HamdanDesignNet

(.pdf) | (.pdf) (.pdf)

Key messages

  • Indonesia telah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam pengentasan kemiskinan, setelah pada dasarnya berhasil mengentaskan kemiskinan ekstrem. Saat ini, Indonesia dapat memperluas cakupan definisi kemiskinannya sesuai dengan statusnya sebagai negara berpenghasilan menenga
  • Sektor pertanian dan sektor jasa bernilai tambah rendah (low-VA) masih menjadi pendorong utama pengentasan kemiskinan, meskipun pekerjaan di sektor-sektor tersebut seringkali kurang produktif atau tidak cukup untuk lepas dari kemiskinan. Bidang pekerjaan berketerampilan tinggi masih terbatas di Indonesia sehingga membatasi jalur yang dapat diambil menuju ketahanan ekonomi.
  • Rendahnya tingkat migrasi perkotaan membatasi peningkatan produktivitas, di saat semakin sedikit pekerja yang dapat memanfaatkan kekuatan aglomerasi positif. Banyak perempuan tersingkir dari angkatan kerja karena berbagai batasan yang terbentuk oleh norma-norma budaya maupun tanggung jawab untuk mengurus rumah, sehingga membatasi peluang mata pencaharian bagi rumah tangga.
  • Pencapaian di bidang modal manusia di Indonesia semakin membaik, tetapi masih berada di bawah negara-negara setara, khususnya di beberapa provinsi di Indonesia Timur, mengecilkan potensi produktif penduduk dan memperbesar kesenjangan.
  • Lebih dari sepertiga penduduk Indonesia masih lemah secara ekonomi. Mereka dapat jatuh miskin saat terjadi guncangan seperti COVID-19 atau bencana alam, yang frekuensi dan  keparahannya meningkat akibat perubahan iklim
  • Dalam upayanya menjadi negara berpenghasilan tinggi, kebijakan pengentasan kemiskinan Indonesia perlu diperluas melalui pendekatan multi-cabang (multi-pronged approach): dengan menciptakan peluang yang lebih baik, melindungi rumah tangga dari kemiskinan, dan memfokuskan sumber daya fiskal pada investasi yang berpihak kepada rakyat miskin, seraya meningkatkan informasi dan bukti yang lebih baik untuk pengambilan keputusan.
  • Kebijakan dapat mendukung sektor swasta untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik dengan produktivitas lebih tinggi, dalam konteks perubahan iklim, redesain rantai nilai global (GVCs) yang sedang berjalan, serta digitalisasi.
  • Kombinasi antara bantuan sosial, asuransi/jaminan sosial, inklusi keuangan, dengan investasi infrastruktur yang kokoh dapat mendukung banyak rumah tangga tetap berada di luar kemiskinan.
  • Peningkatan pendapatan dari pajak serta penghapusan subsidi yang tidak efisien dapat menciptakan ruang fiskal yang memungkinkan dilakukannya investasi yang berpihak kepada rakyat miskin, sementara peningkatan kapasitas administrasi daerah dapat meningkatkan pelayanan publik.