Å·ÃÀÈÕb´óƬ

10 temuan laporan mengenai ekonomi Indonesia:

1. Perekonomian Indonesia mengalami percepatan sebesar 3,7 persen pada akhir tahun 2021 seiring keluarnya negara ini dari gelombang COVID Delta. Momentum ini dilanjutkan hingga awal tahun 2022 di angka 5 persen (yoy), bergerak maju menuju peningkatan konsumsi dan investasi. Akan tetapi, akibat situasi global yang semakin menantang, negara ini mulai merasakan tekanan yang disebabkan oleh naiknya harga serta pengetatan keuangan eksternal.
2. Harga energi yang lebih mahal menyebabkan naiknya harga pangan akibat kenaikan biaya modal pertanian. Harga minyak goreng dan bahan pangan lainnya juga mengalami kenaikan akibat kurangnya pasokan dan meningkatnya permintaan di tingkat global. Sebagian besar perusahaan telah mulai beroperasi kembali, tetapi masih di bawah kapasitas normal. Perusahaan-perusahaan besar dan yang berorientasi kepada ekspor serta bisnis di bidang layanan nilai tambah yang tinggi berhasil pulih lebih cepat dibandingkan dengan UMKM.
3. Defisit anggaran mengecil pada tahun 2021 (dari 6,1 persen dari PDB pada tahun 2020 menjadi 4,6 persen pada tahun 2021) berkat pemulihan pendapatan dan pelambatan pembelanjaan. Jumlah hutang Pemerintah sedikit meningkat dari 38,6 persen dari PDB menjadi 40,7 persen pada tahun 2020-2021. Anggaran tahun 2022 mengalami penurunan dukungan COVID yang sebelumnya tinggi, seiring pengaturan-ulang fokus pemerintah ke arah layanan kesehatan dan penanganan dampak perang di Ukraina.
4. Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh di angka 5,1 persen pada tahun 2022 dan menjadi 5,3 persen pada tahun 2023 akibat dilepaskannya permintaan yang tertahan, kepercayaan konsumen yang meningkat, dan nilai tukar perdagangan yang lebih baik. Inflasi diproyeksikan meningkat menjadi 3,6 persen (rata-rata tahunan) seiring peningkatan permintaan dalam negeri dan harga-harga komoditas yang lebih tinggi.
5. Laporan ini merekomendasikan keberlanjutan reformasi kebijakan struktural untuk mendukung pertumbuhan ke depannya dan mengurangi ketergantungan pada stimulus ekonomi makro jangka pendek maupun subsidi energi untuk menahan inflasi karena adanya dorongan biaya (cost-push inflation) dalam jangka pendek, yang membantu menghindar dari pengetatan moneter tajam yang dapat menahan pemulihan di dalam negeri.
6. Oleh karena itu, empat bidang reformasi struktural dapat memainkan peranan yang lebih penting dalam menstimulasi perekonomian: reformasi perpajakan untuk memperbesar pembelanjaan publik yang berkualitas; memprioritaskan reformasi lingkungan usaha untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); mengubah kebijakan perdagangan untuk perkembangan industri hilir yang lebih hijau; serta pendalaman sektor keuangan.
7. Sektor keuangan Indonesia mengalami kendala yang menahan perkembangan keuangan, yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan. Sampai saat ini, sektor keuangan Indonesia relatif kecil, mahal dan rentan terhadap risiko global tetapi pembuat kebijakan memiliki kesempatan untuk mengatasi kendala utama.
8. Memperluas pinjaman/penggunaan layanan keuangan melalui produk dan layanan baru memberikan akses ke keuangan dan memfasilitasi transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Selain mendorong penggunaan rekening transaksi untuk perorangan dan rumah tangga, dukungan bagi layanan keuangan digital siap untuk mengatasi kendala kritis bagi UMKM.
9. Keuangan digital, persaingan, dan infrastruktur keuangan yang sehat memainkan peranan kunci dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Keuangan digital dapat meningkatkan efisiensi dengan mendorong pembiayaan dalam skala besar dan diversifikasi risiko yang lebih besar melalui desain produk yang inovatif atau dengan mengintegrasikan teknologi baru atau model data yang lebih baik untuk layanan keuangan.
10. Stabilitas keuangan merupakan faktor pendukung yang penting bagi sektor keuangan untuk menjalankan fungsi utamanya dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien, menilai dan mengelola risiko, dan mendukung ekonomi riil. Kekuatan pengaturan dan pengawasan keuangan, termasuk kerangka pengawasan terpadu dan perlindungan hukum bagi para pengawas, serta kesiapsiagaan krisis yang komprehensif, pengaturan penyelesaian/resolusi dan jaring pengaman merupakan unsur-unsur penting untuk memastikan stabilitas sektor keuangan.