Å·ÃÀÈÕb´óƬ

Unduh versi Bahasa:  (.pdf) |  (.pdf) | Siaran Pers

Laporan Iklim dan Pembangunan Negara (Country Climate and Development Report atau CCDR) adalah diagnostik baru yang dikembangkan oleh Kelompok Bank Dunia untuk mendukung negara-negara menyelaraskan tindakan aksi iklim dengan ambisi pembangunan. Laporan ini dibuat dengan menggunakan target yang dinyatakan masing-masing negara, sambil menguraikan kebutuhan dan peluang untuk mencapai target-target tersebut melalui upaya yang terjangkau. Laporan Iklim dan Pembangunan Negara Indonesia ini menganalisis bagaimana perubahan iklim dan aksi iklim terkait dengan pertumbuhan dan pembangunan negara.

Berdasarkan upaya iklim yang sedang berjalan dan komitmen global milik Indonesia, laporan ini menguraikan pilihan-pilihan untuk mengelola transisi menuju ekonomi rendah karbon dan tangguh iklim. Laporan ini menggunakan berbagai strategi kebijakan lahan, energi, dan fiskal yang dapat digunakan Indonesia untuk mengejar agenda iklim dan pembangunan, sambil berinvestasi pada sumber daya manusianya, menumbuhkan ekonominya, dan melindungi aset alamnya.

Laporan Iklim dan Pembangunan Negara Indonesia mengusulkan kerangka kebijakan yang menyeimbangkan kebutuhan iklim dengan tujuan pembangunan Indonesia untuk memastikan bahwa visi menjadi negara yang sejahtera dapat tercapai. Saat ini, Kelompok Bank Dunia telah membuat Laporan Iklim dan Pembangunan  untuk 25 negara di seluruh dunia dan seiring waktu akan melakukannya di semua negara dimana Bank Dunia beroperasi.

Pesan Utama:

• Pertumbuhan Indonesia yang kuat dan pengentasan kemiskinan selama 20 tahun terakhir bergerak paralel dengan peningkatan emisi gas rumah kaca, sejalan dengan tahap perkembangannya. Indonesia bertujuan untuk beralih ke model pertumbuhan yang menyeimbangkan lingkungan dan pembangunan, sebagaimana ditetapkan dalam Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050), Low Carbon Development Indonesia (LCDI), serta Enhanced Nationally Determined Contributions (NDC).
• Transisi iklim di Indonesia dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara dan agenda pengentasan kemiskinan. Reformasi terkait lahan, energi, dan fiskal yang sejalan dengan target-target NDC dapat meningkatkan PDB Indonesia setara relatif jika pendekatan dilakukan secara business-as-usual sekaligus membantu mengentaskan kemiskinan.?
• Pengurangan emisi melalui melalui penggunaan lahan yang lebih baik. Indonesia menargetkan emisi nol bersih di Forestry and Other Land Use (FOLU) tahun 2030, yang akan memberikan kontribusi besar terhadap target enhanced NDC Indonesia. Kebijakan penggunaan lahan yang diterapkan selama 10 tahun terakhir menunjukkan hasil baik dengan terjadinya penurunan deforestasi yang tajam. Restorasi ekosistem yang lebih lanjut dan teknik pengelolaan hutan yang berkelanjutan akan mengakselerasi tren ini.
• Sektor energi diperkirakan akan menjadi penyumbang emisi GRK terbesar pada tahun 2030. Seperti di banyak negara, emisi energi di Indonesia didominasi oleh batubara dari pembangkit listrik. Pemerintah sedang berupaya untuk menciptakan lebih banyak ruang untuk investasi energi terbarukan dalam sistem tenaga listrik, seperti yang terlihat dalam rencana untuk memensiun dinikan pembangkit listrik tenaga batu bara. Sebagai pengakuan atas kebutuhan investasi yang besar, ¡°Energy Transition Mechanism Country Platform¡± sedang dikembangkan sebagai mekanisme kelembagaan dan pembiayaan kunci untuk mempercepat transisi energi. Berdasarkan langkah-langkah ini, diperlukan upaya lanjutan untuk memajukan agenda transisi energi, termasuk penghapusan batubara, penguatan model pemasukan untuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) , penargetan ulang subsidi, investasi pada jaringan listrik, dan peningkatan investasi untuk energi terbarukan.
• Transportasi rendah karbon dan perkotaan yang efisien dapat menurunkan emisi dan memberikan manfaat tambahan. Pengurangan emisi transportasi dengan menggunakan angkutan umum dan kendaraan listrik dapat menciptakan sinergi yang baik dengan pembangunan, seperti pengurangan kemacetan dan pengurangan polusi. Pengurangan karbon dari jaringan listrik akan melengkapi dampak penggunaan kendaraan listrik. Langkah-langkah menuju target-target ini termasuk pengembangan Kerangka Kebijakan Mobilitas Perkotaan Nasional (NUMP), bersama dengan mekanisme sertifikasi hijau yang diperluas untuk meningkatkan efisiensi energi pada bangunan komersial dan perumahan.
• Perluasan kegiatan ekonomi diperlukan untuk pembangunan bersinergi.  Tindakan yang lebih pada sektor tertentu (seperti kehutanan, transportasi atau listrik), transisi di Indonesia akan mendapat manfaat lebih lanjut dari: (1) kebijakan fiskal yang mencakup reformasi harga karbon dan subsidi energi, (2) reformasi keuangan, khususnya pada perangkat manajemen risiko, ( 3) perbaikan iklim investasi, terutama melalui kerangka kemitraan publik-swasta dan reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan (4) reformasi kebijakan perdagangan, khususnya pengurangan kebijakan non-tarif tertentu.
• Pentingnya lingkungan pendukung yang kuat untuk investasi hijau oleh sektor swasta. Sistem keuangan ketahanan iklim dapat diperkuat melalui pengembangan strategi penilaian risiko sektor keuangan. Investasi dalam energi terbarukan dapat didorong oleh pelonggaran LCR sampai permintaan dapat mempertahankan keekonomian skala (economies of scale) secara lokal. Reformasi kerangka pengaturan kerjasama publik-swasta (KPS) dan BUMN juga dapat membantu.
• Peningkatan data, perencanaan tata ruang, dan sistem perlindungan sosial akan mengurangi dampak iklim. Sistem dalam manajemen risiko bencana telah membaik selama sepuluh tahun terakhir, seiring dengan peningkatan cakupan dan kekuatan sistem perlindungan sosial Indonesia. Peningkatan lebih lanjut pada sistem peringatan dini akan membantu memitigasidampak bencana. Resiko juga dapat dikurangi melalui pemetaan ulang zona rawan banjir dengan prediksi hidrologi yang peka terhadap iklim dan implementasi rencana tata ruang yang kuat.